Jihad Halal di Sulawesi Utara

MUI halal SAA MANADO 1-min

Jihad Halal di Sulawesi Utara

Manado- Masih dalam rangka pelaksanaan Studi Pengayaan Lapangan (SPL), mahasiswi Prodi Studi Agama-Agama (SAA) bersilaturahim ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Utara (Sulut) sebagai objek keempat. Sentral keislaman masyarakat Manado ini terletak di Lawangirung, Kecamatan Wenang, kota Manado.  Rombongan Prodi SAA yang terdiri dari Mahasiswi Kampus Gontor Putri V Kandangan itu dibimbing oleh al-Ustadz Asep Awaludin, M.Ag selaku Kaprodi SAA, serta al-Ustadz Kholid Karomi, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik.

Pihak MUI menyambut hangat kunjungan akademik ini. Mereka terdiri dari Bapak Yusno selaku anggota Komisi Fatwa Sulut, Dr. Hj. Masri Sulaiman sebagai wakil sekretaris MUI Sulut, Dr. Hj. Adnan Mandiri selaku Direktur LPPOM MUI, Dr. Hj. Nasrudin Yusuf M.Ag selaku pengurus MUI, serta tidak tertinggal Ketua MUI Sulut, KH. Abdul Wahab Abdul Ghofur. Adapun maksud dari kunjungan ini adalah guna memetakan strategi hidup halal minoritas Muslim di Sulawesi Utara. Topik ini, tentu saja penting menyadari identifikasi atas kehalalan sesuatu di Sulawesi Utara sangatlah krusial dibutuhkan. Apalagi, Manado, adalah kota dengan penduduk mayoritas non muslim.

Menurut MUI, merupakan suatu kebanggan tersendiri untuk dapat hidup di daerah minoritas Muslim. Hal ini dikarenakan adanya tantangan  besar bagi umat muslim untuk berdakwah secara mendalam dari pada daerah-daerah yang bermayoritas muslim. Salah satu cara yang dimiliki MUI, adalah melalui serfikasi Halal.

Jihad Halal dan Thayyib

Dalam upaya membantu proses kehalalan suatu produk, LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetik)-MUI  menjalin kerjasama  dengan BPOM. Perbedaannya adalah, jika BPOM berkewanangan dalam melihat obat dan makanan secara thayyib,  LPPOM MUI mengenai kehalalan dari yang thayyib tadi. Upaya pemberian sertifikasi halal di Sulut sendiri, telah berlangsung dan dilaksanakan oleh BPOM selama kurang lebih 30 tahun. Namun karena minimnya sumber daya, LPPOM MUI masih sangat terbatas jumlahnya di wilayah kota/kabupaten.

Lihat juga: Dialog Muslim Yahudi di Manado

Di antara sejumlah syarat sebelum membangun LPPOM MUI. Yaitu: Keharusan akan adanya laboratorium. Jika tidak memiliki laboratorium, maka harus ada kerjasama yang terlaksana dengan Balai Pusat POM  Manado dan bantuan tenaga auditor.  Kesemuanya ini penting dipenuhi guna mencapai sertifikasi Halal.  Auditor yang terpilih pun harus Auditor internal perusahaan  yang dimiliki seorang Muslim. Hal ini dimaksudkan guna memantau kehalalan tempat, olahan, maupun proses pengemasan produk. Tidak hanya itu.  MUI dan Kementrian Agama Sulut seringkali bertemu mengadakan sidang mengenai kehalalan suatu hal.

Halal dalam Pandangan non-Muslim di Sulut

Bagi non-Muslim yang tinggal di Sulut, sertifikat Halal tidaklah penting. Sebab, bagi mereka, untuk apa di adakannya sertifikasi kehalalan padahal sudah jelas umat muslim itu memakan makanan yang  tidak mengandung babi dan anjing? Demikianlah kemudian MUI Sulut menyampaikan kepada masyarakat sekitar, bahwa Halal tidak ‘melulu’ selain babi dan anjing. Sertifikasi Halal penting dan perlu dilakukan untuk meneliti dengan teliti suatu barang agar diyakini tidak tercampur oleh bahan-bahan Haram.

Di Manado, seringkali ditemukan warung makanan yang ‘mengaku’ Halal, namun meragukan. Mengapa demikian? Karena misalnya, penjualnya perempuan, namun tidak memakai Jilbab. Contoh lain, memelihara anjing. Fenomena-fenomena inilah yang kemudian menjadi pertimbangan kehati-hatian bagi umat Islam di Sulawesi Utara dan MUI Sulut khususnya dalam melaksanakan program sertifikasi Halal. Semenjak tahun 2014, MUI telah bersandarkan pada Undang-Undang no 33/2014 tentang jaminan produk halal yang menjadi acuan nantinya dalam sertifikasi halal kedepannya. Silaturahim ini kemudian ditutup dengan tanya jawab dan penyerahan cendera mata dari sivitas akademika SAA UNIDA Gontor (Yuris/Galuh/Husnida)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *