MENYELIDIKI KONSTRUKSI AGAMA DI INDONESIA (BAG. I)

oleh: Yuangga Kurnia Yahya, M.A

Dosen Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Darussalam Gontor

The Politics of Religion in Indonesia
The Politics of Religion in Indonesia, karya Michel Picard dan Remy Madinier

Pendahuluan

Agama adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Dari masa ke masa, definisi tentang agama tidak hanya semakin berkembang namun juga mengalami fokusnya sendiri terkait negara. Disini, penulis akan menyelidiki definisi agama dalam kontruksi Negara Indonesia, yang telah melegalkan enam agama yang sah secara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Negara Indonesia. Selain itu, tulisan ini akan mencoba memakarkan  pula berbagai regulasi agama yang ada di Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga masa Orde Baru.

Adalah Michel Picard dan Rémy Madinier yang mencoba meneliti tentang perkembangan agama di Indonesia. Michel Picard adalah seorang politisi yang berasal dari Kanada, sedangkan Rémy Madinier adalah seorang peneliti dan diplomat yang berasal dari Prancis. Keduanya berpandangan bahwa penyebaran agama-agama dunia pada Abad XIX di Asia mendesak agama-agama lokal untuk mengikuti persepsi agama menurut agama-agama Semitik/Abrahamic Religion.

Para pembaru agama tersebut menekankan rasionalitas dan ajaran agama sesuai dengan doktrin mereka, mengutuk takhayul dan dongeng-dongeng leluhur hingga membersihkan agama dari warna adat setempat. Termasuk kasus yang terjadi di Indonesia. Pandangan mereka berdua dituangkan dalam karya mereka, The Politics of religion in Indonesia: syncretism, orthodoxy, and religious contention in Java and Bali

Definisi Agama

Secara bahasa, agama berasal dari bahasa Sansekerta diambil dari suku kata “a” yang berarti tidak, dan “gama” yang berarti kacau. Jadi, agama memiliki makna tidak kacau atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Sedangkan menurut KBBI, agama didefinisikan sebagai sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia dan lingkungannya.

Dalam perkembanganya, definisi terhadap agama semakin menyempit dan menggambarkan konsep yang lebih jelas. Seperti yang telah diungkapkan oleh tokoh Edward Burnett Tylor: Bahwa agama adalah kepercayaan terhadap kekuatan supranatural dan mirip dengan magis. James George Frazer, di lain sisi memandang magis merupakan jalan menuju agama. Pengertian agama yang lebih mengerucut dapat kita temukan pula sebagaimana yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dan Karl Marx, di mana keduanya mendefinisikan agama sebagai kepercayaan kepada Tuhan (keyakinan Monoteisme) meskipun sekedar permukaannya saja.

Berikut adalah Lontar yang menjadi bagian dari manuskrip Nihsvasatattvasamhita dari Nepal, direproduksi tahun 1912 di daun palem. Isi teks tersebut menjelaskan keterkaitan Shaiva Agama pada dimensi  esoteris Tantra
Berikut adalah Lontar yang menjadi bagian dari manuskrip Nihsvasatattvasamhita dari Nepal, direproduksi tahun 1912 di daun palem. Isi teks tersebut menjelaskan keterkaitan Shaiva Agama pada dimensi esoteris Tantra. Sumber: https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/55/5a/37cd142f5361bf8a7fe5f187d454.jpg

Baca Juga: Deislamisasi Sejarah Indonesia: Analisa Pengaruh Kolonialisme Barat atas Sejarah Peradaban Islam di Indonesia

Konstruksi Regulasi Agama di Indonesia

1. Kebijakan Agama Pada Zaman Kolonial Belanda

Christiaan Snouck Hurgronje
Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936)

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap agama pada dasarnya bersifat netral dan tidak mencampuri masalah agama. Pemerintah kolonial, tentu saja mengintervensi apabila praktek agama tersebut berlawanan dengan hukum yang berlaku. Pada kenyataannya, sikap netral tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan kekhawatiran pihak Belanda terhadap ekspresi keislaman yang bersifat politis. Selain itu, adanya kontestasi pemerintahan Belanda menyangkut masa depan Hindia-Belanda juga berpengaruh. Terlebih lagi perseteruan antara kalangan liberal (non-agama) yang berpandangan netral terhadap masalah agama dan menginginkan penerimaan budaya Barat oleh masyarakat Indonesia dengan kalangan Kristen yang menginginkan Kristenisasi.

Kekhawatiran pihak Belanda tersebut melahirkan kebijakan yang bersifat konfrontatif dan represif. Sebutlah salah satunya Christiaan Snouck Hurgronje, Hurgronje menerapkan sikap toleran dan damai dari Islam di satu sisi, namun juga tidak menafikan potensi politik yang radikal dan fanatik dari Islam. Maka dari itu, ia memisahkan antara Islam religius dan Islam politik alias politik kembar. Politik Kembar menolerir  Islam religius, sementara di lain sisi mewaspadai gerakan Islam politik.

Problematika keagamaan tatkala itu berfokus hanya pada agama Islam dan Kristen. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintahan Belanda beragama Kristen (Protestan), sedangkan para pemimpin pribumi kebanyakan beragama Islam. Oleh karena itu, keberadaan agama di luar kedua agama mayoritas tersebut, terutama kepercayaan atau agama-agama suku yang merupakan minoritas dan letaknya yang terisolasi, menjadi marjinal. Tidak ada kebijakan netral agama terhadap golongan masyarakat dengan agama dan kepercayaan suku tersebut. Pemerintah kolonial Belanda, bahkan melarang beberapa praktik ritual mereka. Hal ini ditujukan agar mereka memilih agama Islam atau Kristen. Eksistensi mereka yang secara politis tidak dianggap penting ditujukan sebagai kontestasi penyebaran agama mayoritas.

2. Politik Agama Zaman Jepang

Politik keagamaan yang diambil oleh Jepang, dalam banyak segi sangat berlawanan dengan kebijakan agama yang dilakukan oleh Belanda. Jepang bersikap represif terhadap Islam di Indonesia, dan di sisi lain bersifat akomodatif, dengan cara memberikan berbagai macam konsensi. Pada awal mulanya, Jepang melarang organisasi dan partai Islam beroperasi, akan tetapi Jepang juga melansir beberapa kegiatan untuk “mobilisasi” Islam, seperti pendirian Masyumi (Majelis Syura Indonesia) sebagai ganti dari MIAI (Majlisul Islami A’la Indonesia). Masyumi ini mengawali peran politis umat Islam di sejarah Indonesia Merdeka.

3. Politik Agama Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru

Pada era Orde lama, kelompok Islam (modernis dan tradisionalis) menginginkan penetapan syariat Islam sebagai dasar negara seperti yang tertuang dalam piagam Jakarta. Akan tetapi, Bung Hatta menerima penolakan dan keberatan dari non-Muslim karena realitas pluralitas masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno menuruti saran dari K.H. Wahid Hasyim untuk menambah sila pertama pancasila, yang awal mulanya hanya “kepercayaan kepada Tuhan” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini tidak sekedar mengganti kekecewaan umat islam, akan tetapi juga sebagai bentuk legitimasi pelarangan aliran kepercayaan animisme politeisme sebagai pilihan kepercayaan warga negara. (BERSAMBUNG KE BAG. II)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *