MENYELIDIKI KONSTRUKSI AGAMA DI INDONESIA (BAG. II)

NKRI

oleh: Yuangga Kurnia Yahya, M.A

Dosen Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Darussalam Gontor

Pancasila
Pancasila

(LANJUTAN DARI BAG.I)… Tarik menarik antara kelompok yang menginginkan negara menjadi “negara agama” dan kelompok yang menginginkan negara menjadi “negara nasional sekuler” ini melahirkan wajah negara yang komfromis sekaligus mendua. Hal ini dikarenakan negara Indonesia berada di antara “sekuler” dan “teokratis”. Selain itu, bentuk kompromi yang paling bagus antara sekuler dan religius adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kendati negara Indonesia bukan negara teokrasi, akan tetapi tetap memberikan perhatian kepada masalah agama. Kemudian, untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, maka setelah kabinet pertama tahun 1945 dibentuk Kementrian Agama Indonesia.

Walaupun Kementrian Agama mendapatkan banyak kritik dari golongan non-Islam,  Kementrian Agama tetap diharapkan bisa menjadi mediator untuk mencegah dan menyelesaikan ketegangan dan konflik di antara berbagai agama dan para pengikutnya. Pada masa orde lama, Kementrian Agama dijadikan sebagai ajang perebutan pengaruh antara partai-partai Islam. Akan tetapi, pada masa orde baru, Kementrian Agama dibersihkan dari unsur-unsur partai dan menjadi salah satu wahana kontrol terhadap umat Islam.

Konstruksi “Agama” oleh Negara di Indonesia

Menilik kondisi Indonesia pasca proklamasi, Michel Picard dan Rémy Madinier mencoba meneliti perkembangan agama-agama di Indonesia. Para founding fathers negeri ini sudah menentukan bentuk ideologi Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi ini bukanlah ideologi sekuler maupun ideologi agama (dalam konteks ini, Islam). Setahun kemudian, Pemerintah Indonesia mendirikan Kementrian Agama Republik Indonesia (KAGRI) sebagai sebuah “konsesi” terhadap umat Islam di Indonesia. KAGRI juga bertujuan untuk mempersatukan ummat Islam Indonesia di tengah menghadapi agresi militer Belanda. KAGRI memberikan hak hidup dan matinya suatu agama berdasarkan legalisasinya, mana agama yang sah dan tidak sah.

Dalam menentukan agama-agama resmi di Indonesia ketika itu Pemerintah Indonesia mendefinisikan  agama  dari kata religion. “Agama”, jadinya hanya terbatas pada definisi terbatas yaitu: sistem kepercayaan yang memiliki  Nabi, Kitab Suci dan kepercayaan akan Tuhan Yang Esa. Dengan pembatasan definisi tersebut, politik keagamaan di Indonesia disebut agamaization atau religionization karena menganggap budaya/agama lokal “belum beragama”. Atau minimal, patut ‘diagamaisasi’ /agamaized.

Di Indonesia sendiri terdapat  lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda-beda dengan identitas kebudayaan sendiri. Kelompok-kelompok etnis tersebut, dianggap “belum beragama” selama belum memeluk satu dari 5 agama resmi NKRI tatkala itu (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha). Kelompok ini hanya memiliki “religi” atau “kepercayaan”. Selama mereka keukeuh dengan “religi”. golongan ini tidak akan mendapatkan hak dan kewajiban utuh sebagai warga negara dan akan menghadapi kesulitan dalam berbagai hal. Inilah yang menyebabkan ketimpangan antara agama yang diakui oleh pemerintah dan agama yang tidak diakui.

Sapto Dharmo
Pengikut Aliran Kepercayaan Sapto Dharmo melaksanakan ritual rutin mereka, Sumber: https://www.benarnews.org/indonesian/berita/sapto-dharmo-11202017172250.html

 

religio roman
Inskripsi Roman Kuno yang berisikian tulisan RELIGIO. ditemukan tahun 1752 Sumber: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CILVII,45%3DRIB152Bath.jpg

Relasi Agama dan Budaya

Definisi agama dalam bahasa Sankrit sepertinya penting untuk membandingkan konsepsi agama yang dibahas di paragraf sebelumnya. Definisi Sanskrit tersebut ialah “a traditional precept, doctrine, body of precept, collection of such doctrines; or in short ”anything handed down as fixed by tradition”. Definisi ini, tentu saja memiliki arti lebih luas dari religion.  Dengan pemilihan definisi agama adalah religion, agama sendiri terlepas dari hukum dan adat yang merupakan komponen wajib suatu dharma atau agama dalam bahasa Sansekrta. Jikalau kita mengutip  Hans Scharer, di mana adat  adalah kebiasaan dan habitual yang memiliki dua arti yaitu: berhubungan dengan kekuatan diatas kekuatan manusia dan kedua, kehidupan dan perilaku keseharian yang sejalan dengan ajaran yang ada; ini artinya agama memang sangat terkait dengan kultur atau budaya yang membangun kepercayaan tersebut. Paling tidak, terbatas dalam konteks Indonesia.

Menurut sejarah lahirnya istilah religio di Romawi, religio adalah traditio. Oleh karenanya, masyarakat yang berbeda, memiliki tradisi yang beragam. Begitu pula dengan agama mereka. Maka tidak dapat dikatakan suatu adat/budaya lokal suatu daerah sebagai sebuah adat yang ‘salah’ bila dilihat berdasarkan perspektif budaya yang berbeda. Kemudian seiring berkembangnya zaman, Kristen muncul dengan klaim “agama  paling benar” di antara agama-agama yang mereka anggap agama maju (Islam dan Yahudi). Kristen hanya mengakui agama yang sudah maju sebagai suatu agama dan mengesampingkan agama-agama lokal dan primitif.

Dalam perkembangan selanjutnya, para sarjanawan Barat hanya mengakui agama-agama tertentu sebagai suatu agama, terutama jika agama tersebut dianggap memiliki kesamaan dengan Kristen. Misalnya, memiliki struktur ajaran yang formal dan doktrin yang telah sempurna (tidak berubah-ubah), memiliki kitab yang berasal dari wahyu, memiliki hierarki pemuka agama dan terikat dengan ibadah berjamaah. Konsekuensinya, Umat Kristiani tidak menganggap agama primitif dan animisme sebagai sebuah agama….  (BERSAMBUNG KE BAG III)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *