MENYELIDIKI KONSTRUKSI AGAMA DI INDONESIA (BAG. III)

oleh: Yuangga Kurnia Yahya, M.A

Dosen Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Darussalam Gontor

Lanjutan dari Bagian II

Van Lith
Franciscus Georgius Josephus van Lith, SJ aka Romo van Lith 1863 – 1926

…Seluruh “religi” dan kepercayaan lokal atau percampuran suatu agama dengan budaya lokal (sinkretisme) dianggap penyimpangan dan tidak dapat diakui sebagai suatu “agama”. Padahal, dengan menyatukan unsur – unsur agama dan budaya dan adat setempat, suatu agama dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan dapat bertahan lama. Contoh kongkrit yang dapat kita lihat adalah penyebaran Katolik di Jawa oleh Franciscus van Lith pada akhir Abad XIX. Romo van Lith mencampurkan Katolik dengan budaya-budaya lokal (Jawa) dalam proses misionarisme yang dilakukannya. Hal ini dilakukan dengan mengambil pelajaran dari kegagalan penyebaran Protestan yang mencoba menjauhkan masyarakat Jawa dari akar budaya mereka.

Metode akulturasi ini secara sukses mengkristenkan  171 orang menjadi pemeluk Katolik pertama di Jawa  pada 1904. Pada tahun 1940, kemudian, misionarisme Katolik berhasil menunjuk Mgr. Soegijopranoto menjadi uskup pribumi pertama di Indonesia. Konstruksi agama, artinya juga dipengaruhi oleh ‘kreativitas’ pemuka agama yang bersangkutan.

Adapun realisasi pembersihan unsur budaya lokal dari “agama” terlihat pada Islam dan Hindu. Tidak seperti Islam tradisionalis (abangan) yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai adat dan budaya asli Indonesia, gerakan Islam yang reformis dan modernis, mencoba mengembalikan Islam Jawa (abangan) ke arah Islam yang seharusnya. Dalam konteks ini, gerakan modernis Islam diwakili oleh Ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Baca Juga: PLURALISME AGAMA: UTOPIA ATAU LUBANG BIAWAK?

Masalah serupa juga dialami oleh pemeluk Hindu di Bali. Proses perubahan “Agama Hindu Bali” menjadi “Agama Hindu” merupakan salah satu usaha pemeluk Hindu di Bali untuk mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia. Meskipun esensi dan sistem kepercayaannya sama, namun ritual dan upacara pemeluk Hindu di Bali sudah dipengaruhi budaya lokal dan jauh berbeda dengan Hindu Dharma di India. Adapun KAGRI hanya menerima agama yang sesuai dengan ajaran murninya tanpa campuran budaya lokal. Inilah yang disebut juga perubahan dari Orthopraxy  menuju Orthodoxy.   

Orthopraxy , artinya adalah praktek yang benar dari ajaran yang benar dengan menerima budaya leluhur. Sementara Orthodoxy dapat diartikan sebagai ajaran yang diayakini  sebagai yang benar dan yang digali terutama lewat daya penalaran terhadap norma agama. Dengan bahasa lain, seluruh “agama” di Indonesia sedang mengalami Parochialisme (pengembalian ke bentuk asalnya) tanpa tersentuh dengan budaya-budaya lokal. Proses ini melahirkan pandangan yang sempit akan makna “agama”. Agama, menjadi sangat subyektif/self perspective  berdasarkan pandangan agama-agama mayoritas karena hanya mengakui “agama” yang sesuai dengan Orthodoksinya. Pendek kata, pergeseran orthopraxy ke orthodoxy menciptakan diskriminasi antara tradisi yang secara tidak langsung juga menyempitkan pemahaman atas definisi agama.

Baca Juga: Tradisi Hari Raya Nyepi di Bali

Menurut Picard dan Madinier, abangan memiliki implikasi yang besar terhadap politik keagamaan di Indonesia. Religionization yang terjadi diharapkan dapat mengembalikan bentuk Islam ke bentuk yang lebih normatif, universal, dan dipercayai oleh seluruh pemeluk. Faktanya, amat sulit menciptakan suasana muslim Indonesia yang homogen karena negeri ini sudah terkenal dengan pluralitas budayanya. Sinkretisme yang terjadi merupakan bentuk akomodasi adat (custom) dan budaya (culture), sehingga menunjukkan adat istiadat keagamaan yang sangat kental dengan budaya di Indonesia.

Ritual Pemeluk Agama Hindu di Bali
Ritual Pemeluk Agama Hindu di Bali

Kesimpulan

Dengan adanya pembatasan definisi agama, agama yang merupakan kepanjangan tangan dari adat, budaya, hukum dan berbagai wewenang politik akhirnya menjadi kepanjangan tangan dari negara dan dikonstruksi sesuai keinginan negara. Penyempitan makna agama berdasarkan keinginan negara kemudian tidak hanya membuat agama-agama harus meninggalkan budaya lokal karena dianggap menyimpang dari agama yang murni, namun juga memberikan ‘kekakuan’ pada masyarakat dalam mengecap esensi-esensi keagamaan. Tidak hanya itu, konstruksi agama berdasarkan kebijakan negara ini -dalam sejumlah kasusnya- memilah kebudayaan religius yang ada di Nusantara.

Dalam catatan Picard dan Madinier, selayaknya konstruksi agama di Indonesia mampu direpresentasikan dengan adat dan budaya budaya setempat untuk mengembalikan makna “agama” tidak hanya sebagai doktrin namun juga sebagai traditio. Artinya, Negara tidak hanya diharapkan sebagai sebuah pemegang kebijakan yang mengkonstruksi paham keagamaan, namun juga dituntut untuk mampu menerjemahkan keragaman kultur budaya dengan gamblang. Dalam tahap lanjutnya, negara tentu perlu  memberikan ruang dialog terutama antara representasi kultur tersebut dengan agama-agama yang telah diakui dan memberikan nalar value masyarakat Indonesia tanpa harus menghilangkan esensi ajaran dari agama itu sendiri. Walhasil, alih-alih melahirkan tumpang tindih antar paham keagamaan yang ada di Indonesia, yang akan diharapkan muncul justru relasi yang harmoni antara kultur masyarakat dengan dimensi teologis agama-agama.   Wallahu A’lam.

Daftar Pustaka

Imron, Ali. 2015.Sejarah Terlengkap Agama-Agama di Dunia dari Masa Klasik Hingga Modern. Yogyakarta: IRCiSod.

Picard, Michel dan Remy Madinier (eds). 2011. The Politics of Religion in Indonesia. New York: Taylor and Francis Group

Saidi, Anas. 2004. Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru. Jakarta Selatan: Desantara Utama.

Setyo, Bambang. 2011. Telaah Kritis Dasar Falsafah NKRI dalam perspektif Islam. Jakarta: FSMPS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *