Sapta Darma: Sejarah, Praktik, dan Mistik (II)

Sapta Darma Indonesia

Sapta Darma: Sejarah, Praktik, dan Mistik (II)

oleh: Abdullah Muslich Rizal Maulana, MA

Dosen Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin UNIDA Gontor

Rahma Intan

Mahasiswi Prodi Studi Agama Agama V

…LANJUTAN DARI BAGIAN PERTAMA...

Sapta Darma: Catatan dalam Pandangan Hidup Islam

Jika di pandang berdasarkan ‘kaca mata’ Islam, segala rentetan kejadian aneh dan pengalaman supranatural yang dialamai oleh Hardjsapuro khususnya, setangkap kaca mata penulis adalah layaknya sebuah dongeng penghantar tidur anak-anak. Kejadian-kejadian tersebut, tentulah sangat tidak masuk akal maupun secara naluri batin. Lebih dalam lagi, dalam Islam, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang mendapatkan wahyu, dan tidak ada lagi Nabi setelahnya yang menerima wahyu. Meskipun Sapta Darma dianggap sebagai ajaran yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan pluralitas, namun melihat konsep penerimaan wahyu yang sedemikian rupa, tidak dapat dipercaya oleh umat Islam. Artinya, penting sekiranya bagi Umat Islam untuk melihat fenomena ini dengan kritis.

Sebab, sebagai aliran kepercayaan dan kebatinan, Sapta Darma sudah mendepatkan tempat yang legal di depan konstitusi. Sementara kemudian, bagaimana kita menaruh posisi Sapta Darma di hadapan akidah Islamiyyah? Faktanya lagi, anggota Sapta Darma terdiri dari banyak pemeluk agama. Oleh karenanya memang, relasi antara Islam dengan Aliran Kepercayaan dan Kebatinan jauh lebih sulit dipetakan daripada antara Islam dengan Agama lain.

BACA JUGA: KAJIAN ISU PLURALISME AGAMA

Dalam konteks pluralitas secara umum, paling tidak, ada dua prinsip yang patut kita pahami. Pertama, Islam mengajarkan kita untuk mendakwahkan nilai-nilai keislaman dengan hikmah (al-hikmah), pesan-pesan yang baik (al-maw’izhah al-hasanah), dan berdialog dengan argumentasi yang baik (al-mujaadalah al-hasanah) (QS An-Nahl: 125). Dalam catatan Ibn Katsir, Hikmah adalah apa-apa yang berasal dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Al-Maw’izhah al-Hasanah,  artinya adalah pesan-pesan baik berdasarkan fakta dan realita. Al-Mujaadalah al-Hasanah, terakhir, adalah sesi diskusi dan perdebatan yang dilaksanakan dengan komuniksi yang sebaik mungkin; penuh dengan kebajikan dan kelemahlembutan. [1]

Di poin ketiga itu, Ibn Jarir al-Thabariy lebih eksplisit menyatakan kewajiban seorang Muslim untuk melaksanakan apa-apa yang diperlukan dalam konteks dakwah. Kalimat Khaasimhum bi al-khusuumah[2] sepertinya semakna dengan ”eye for an eye” dalam tradisi Bible.[3] Artinya, dalam konteks Negara Konstitusi, jikalau eksistensi Sapta Darma dianggap tidak sesuai dengan jalannya kehidupan keagamaan di NKRI, maka jalur hukum pun niscaya dibutuhkan. Jalur hukum di sini, tentu sebatas langkah interpretatif antara titik temu agama dengan konstitusi dan bukan diskriminasi. Dialog, lagi-lagi mempertemukan apa yang bisa ditemukan dan memisahkan pun apa yang semestinya.

Sapta Darma dan Konsep Din

Langkah kedua, adalah mendudukkan Sapta Darma ini sebagai agama dalam konteks diin dalam pandangan hidup Islam. Secara fundamental tentu saja, konsep ini kita angkat dari surat al-Kafirun. Lakum diinukum wa liya diin, artinya, relasi Islam dengan Sapta Darma tidak lagi semata-mata antara agama dengan AKK namun ‘hubungan antara agama’ (interreligious relations). Langkah kedua ini, justru lebih mudah dilaksanakan karena toleransi antar agama dalam Islam mencakup hal-hal prinsipil termasuk hak-hak antar umat beragama.[4] Implikasinya  kemudian, seorang Muslim akan melihat penganut Sapta Darma sebagaimana Kristiani, Buddhis, atau Katolik, dst. Di mana mereka bukan saudara seagama namun saudara sebangsa setanah air.

Langkah kedua ini pun tetap dan selalu terkait dengan konstitusi. Syaratnya tentu saja, Sapta Darma harus memenuhi definisi agama sebagaimana ditetapkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Lebih luas kemudian ketetapan definisi agama pun senantiasa diharapkan merujuk kepada Alim Ulama dari agama major guna menguatkan pandangan religiusitas kebangsaan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan personal atas nama kebebasan. Ummat Islam, lagi-lagi diharapkan untuk senantiasa memberikan pendapatnya baik di ruang tertutup maupun terbuka agar peradaba Islam di Indonesia tidak tidak hanya mampu mencapai maslahah kemanusiaan  (insaaniyyah) namun juga maslahah teologis  (al-‘I’tiqaadiyyah).[5]

Melihat banyaknya hal-hal yang tidak diafirmasi dalam pandangan kita sebagai seorang Muslim, terutama atas Muslim yang menganut aliran Sapta Darma, maka ada sejumlah kesimpulan yang dapat kita ambil. Pertama, menyampaikan kebenaran pada pengikut Sapto Darmo adalah sebuah kewajiban yang patut disertai dengan metode komunikasi dakwah yang baik dan proporsional. Kedua, Umat Islam wajib senantiasa meningkatkan komunikasi lintas agama dan kepercayaan dalam konsteks konstitusi berdasarkan pandangan hidup (Worldview) Islam.

Catatan Kaki

[1] ‘Imaaduddin Abil Fida Ismaa’il Ibn Katsir , Tafsiir al-Qur’aan al-Azhiim, Juz. 8, (Muassasah Qurthubah: 2000), 327-328

[2] Ibn Abi Ja’far al-Thabariy, Jaami’ al-Bayaan ‘an Ta’wiil Aayil Qur’an, Juz. 14, (Cairo: Hajr li al-Thibaa’ah wa al-Nasyr, 2001), 400

[3] W Gunther Plaut, The Torah — A Modern Commentary, (New York: Union of American Hebrew Congregations, 1981), 572.

[4] Lihat misalnya, Rashid al-Ghannusi, Huquuq al-Muwaathanah Huquuq Ghayr al-Muslim fii al-Mujtama’ al-Islamiy, (Virginia: IIIT, 1993); Ragheb Sergani, Fann Al-Ta’aamul Al-Nabawiy Ma’a Ghayri Al-Muslim (Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyya, 2010.

[5] Peradaban Islam, adalah peradaban hasil akumulasi berbagai budaya umat manusia yang muncul ke permukaan berdasarkan penyerapan mereka terhadap konsep diin Islam: Syed Muhammad Naquib al-Attas, Historical Fact and Fiction, (Kuala Lumpur: Casis UTM, 2001), xv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *